Jasa Konsultan Amnesty dan Demonestisasi

Jasa Konsultan Amnesty dan Demonestisasi


Narendra Modi, Perdana Menteri India, mengumumkan uang kertas India dengan nilai pecahan tertinggi 500 dan 1.000 rupee, atau masing-masing setara US$ 7,5 dan US$ 15, tidak lagi berlaku sebagai alat tukar.

Kebijakan moneter yag terkesan akrobat ini bertujuan menghilangkan blackmoney, istilah pemerintah india terhadap uang yang berada di luar sistem keuangan formal. Aset yang digunakan sebagai alat pencucian uang adalah emas dan property. Nah, blackmoney dengan nilai pecahan tertinggi di tenggarai kerap dipakai untuk membeli emas dan property.

Pemerintah India menetapkan dua pecahan tertinggi rupee harus disetor ke bank atau kantor pos paling lambat pada akhir tahun ini. Rakyat India yang terbiasa memegang uang kas dalam nilai besar di paksa mengosongkan brankas mereka.

Catatan saja, India termasuk negara dengan tingkat inklusi keuangan buruk, sekelas dengan Indonesia. Merujuk data World Bank, jumlah kantor cabang bank untuk 100.000 penduduk dewasa di India adalah 13,04 kantor. Sebagai perbandingan, jumlah di Indonesia lebih rendah lagi, yaitu 10,98.

Rasio total asset bank terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di India yaitu 68,4%, juga lebih besar daripada di Indonesia, yaitu 35,8%. Jumlah kartu kredit per total penduduk dewasa di India juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yaitu 4,18% berbanding 1,6%.

Indonesia lebih unggul dari India dalam dua hal, yaitu jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa dan jumlah kartu debit. Jumlah ATM di India, 18% dari 100.000 penduduk dewasa, sedang Indonesia 45%. Rasio untuk kartu debit di India adalah 22%, sedang Indonesia 25%.

Memegang kas bagi kebanyakan orang India merupakan konsekuensi logis karena infrastruktur perbankan dan sistem pembayaran yang belum merata dan tidak dapat diandalkan. Kurang lebihnya sama dengan kondisi di Indonesia. Atau, Indonesia malah lebih buruk?

Pemerintah India pantas khawatir dengan penyebaran pecahan uang rupee tebesar yang mendominasi jumlah uang kas yang beredar di India. Sebanyak 40% uang beredar di India berupa pecahan 1.000 rupee. Lalu pecahan 500 rupee setara 46% dari total uang beredar. Jadi dua pecahan terbesar rupee mencapai 86% uang kas rupee.

Pecahan uang kas terkecil rupee, 1, 2, 5, 10 dan 20 rupee jika ditotal hanya sekitar 3% dari uang kas yang beredar. Ini fenomena yang aneh karena fungsi utama uang kas adalah alat pembayaran sehari-hari. Seharusnya, uang pecahan kecil yang mendominasi.

Dampak bunga rendah

Fenomena dominannya pecahan terbesar rupee menunjukkan fungsi rupee sudah bergeser, dari alat pembayaran (medium of exchanges) menjadi alat penyimpan kekayaan (store of wealth). Repotnya, pecahan besar rupee tersebut disimpan di bawah bantal karena bertujuan menghindari pajak atau menghindari pengawasan aparat karena hasil dari sumber-sumber yang berlawanan dengan hukum.

Perang terhadap blackmoney via demonetisasi dapat dinilai sebagai jurus putus asa.

Demonetisasi diduga keras akan menimbulkan dampak luas di India, yang 90% tenaga kerja berkerja di sektor informal. Uang dalam jumlah besar yang dipaksa masuk ke sektor perbankan akan mempengaruhi perekonomian India.

Permintaan terhadap property di duga akan melemah dan biasanya krisis sektor property akan menyeret sektor-sektor ekonomi yang lain. Permintaan terhadap produk dengan harga tinggi seperti mobil, motor, dan barang-barang luxury diduga juga akan melorot.

Bahkan, bisnis e-commerce seperti Amazon akan terdampak secara serius karena dua pertiga penjualan e-commerce di India diselesaikan pembeli dengan metode cash on delivery. Partai-partai politik juga akan kelimpungan dalam mengumpulkan dana politik dan menyusun laporan keuangan resminya karena semua aliran uang dapat ditelusuri sumber dan tujuannya.

Demonetisasi ala India akan menciptakan cash crunch masyarakat. Di sisi lain, itu akan menciptakan over likuiditas di perbankan. Likuiditas yang berlimpah dapat menurunkan bunga kredit, meningkatkan jumlah kredit bank, dan akhirnya, pertumbuhan ekonomi.

Namun skenario seperti itu sering kali hanya indah di atas kertas. Suku bunga rendah dalam lima tahun terakhir di Eropa dan Jepang gagal mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga obligasi pemerintah Jepang bahkan sudah negatif selama setahun terakhir. Kondisi kredit macet bank, efisiensi bank, full employment dari perekonomian turut menentukan lancarnya kredit bank.

Aliran uang diduga membanjiri pasar keuangan. Karena alih-alih menyimpan di bank, pemilik blackmoney akan memilih investasi di pasar saham atau obligasi. Efek ini yang diharapkan pemerintah India untuk menguatkan pasar keuangan. Secara relatif, pasar keuangan India sebenarnya lebih baik dibandingkan Indonesia. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB di India sebesar 65% sedangkan di Indonesia cuma 40%.

Perang terhadap blackmoney melalui demonetisasi dapat dinilai sebagai kebijakan moneter yang putus asa. Namun, orang juga dapat melihatnya dari sudut pandang positif, yaitu sebagai keputusan berani Pemerintah India dalam menyikapi kondisi rill ekonomi.

Demonetisasi rupee sepertinya mengemban dua tujuan yaitu financial inclusion dan peningkatan penerimaan pajak. Financial inclusion dalam kasus India mungkin agak sedikit menarik karena yang “dipaksa” masuk ke sektor keuangan formal adalah mereka dari golongan kaya atau setidaknya mereka yang terbiasa bertransaksi dengan pecahan rupee tertinggi.

Dengan demikian, aparat pajak dapat lebih mudah, mengidentifikasi penyelewengan pajak. Aparat hukum dapat lebih leluasa dalam menelusuri sumber-sumber dana serta serta alirannya yang diduga berasal dari kegiatan kriminal, terorisme, korupsi atau kegiatan illegal lainnya dan mencegah prakktik-praktik money laundering.

Dengan penghapusan blackmoney, kehidupan berpolitik diharapkan juga dapat lebih transparan dalam dukungan dana dan pelaporan keuangan partai yang sering kali menjadi episentrum korupsi.

Eksperimen moneter di India perlu mendapat perhatian dari kita, sebagai contoh dan pelajaran bagaimana mengelola keuangan di negara dengan berbagai kendala. Entah itu jumlah penduduk yang terlalu banyak, sistem keuangan formal yang masih terbatas, sekaligus penerimaan pemerintah yang selalu seret karena penagihan pajak yang belum efektif.

Sumber www.pemeriksaanpajak.com

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 86908595

Call/WA : 0818 0808 0605 (Ikhwan)

CAll/SMS : 0812 1009 8812/ 0812 1009 8813

Email:  kjaashadi@gmail.com;

info@kjaashadi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *