Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan adalah ujian yang diikuti oleh Calon Ahli Kepabeanan dalam rangka mendapatkan Sertifikat Ahli Kepabeanan. Calon Ahli Kepabeanan yang mengikuti ujian dan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan sebagai Ahli Kepabeanan dan mendapatkan Sertifikat Ahli Kepabeanan. Ahli Kepabeanan yaitu orang yang memiliki pengetahuan da...

Pemakai Jasa Kepabeanan Jangan Sampai Dirugikan Sebuah buku tentang Kepabeanan baru saja diluncurkan. Judulnya “Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan: Undang-Undang No 10 tahun 1005 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006”.Buku hard cover setebal 704 halaman itu diterbitkan oleh Penerbit Khazanah Mimbar Plus. Buku yang ditulis oleh H Sutardi SH MA itu diluncurkan di kantor pusat D...

Jasa PPJK : Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan atau PPJK merupakan perusahaan yang memberikan jasa pengurusan formalitas kepabeanan serta hal yang terkait di dalamnya. Dalam hal ini, pemberi jasa memberikan layanan pengurusan permberitahuan pabean atas barang ekspor maupun impor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pengangkut, importir dan atau ekporti...

Jasa Konsultan Kepabeanan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta bea keluar. Cukai Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: Konsumsinya perlu dikendalikan; Peredarannya perlu diawasi; Pemakai...

Jasa Konsultan Operator Ekonomi Kepabeanan Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan t...

Jasa Information on Authorized Economic Operator  Dasar Hukum Letter of Intent tahun 2005 yang ditandatangani oleh 160 negara anggota WCO dan sudah diaplikasikan oleh 64 negara; Instruksi Presiden Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authoriz...