Menentukan kode barang sering terlihat seperti pekerjaan administratif. Padahal, bagi importir dan eksportir, keputusan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi barang, tarif kepabeanan, pajak dalam rangka impor, hingga ketentuan perdagangan yang berlaku. Karena itu, kajian HS Code membantu perusahaan memastikan klasifikasi barang memiliki dasar yang sesuai dengan karakter produk dan ketentuan di Indonesia.
Kebutuhan untuk meninjau klasifikasi semakin relevan setelah pemerintah menerbitkan PMK 50 Tahun 2026. JDIH Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah menetapkan aturan tersebut pada 15 Juli 2026, mengundangkannya pada 21 Juli 2026, dan mulai memberlakukannya pada 28 Juli 2026. PMK tersebut menjadi perubahan ketiga atas PMK 26/PMK.010/2022.
Perubahan aturan membuat perusahaan perlu memperhatikan kembali data klasifikasi yang sudah tersimpan. Review menjadi semakin penting ketika perusahaan meluncurkan produk baru, mengganti bahan, mengubah fungsi, atau menghadapi perubahan spesifikasi barang.
Mengapa HS Code Tidak Cukup Ditentukan dari Nama Barang?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa BTKI merupakan acuan resmi klasifikasi barang di Indonesia. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) memuat kode pos tarif, uraian barang, serta struktur klasifikasi yang mengacu pada Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN).
Struktur HS menggunakan kode hingga enam digit. Sementara itu, AHTN menggunakan kode hingga delapan digit di negara-negara ASEAN. DJBC juga menjelaskan bahwa BTKI digunakan untuk penentuan tarif, penghitungan pajak dalam rangka impor, penerapan larangan dan pembatasan, serta kebutuhan pengawasan perdagangan.
Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya mencocokkan nama dagang dengan kode. Produk dengan nama yang hampir sama dapat memiliki bahan, komposisi, fungsi, teknologi, atau bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi.
Tim perusahaan perlu melihat karakter barang secara menyeluruh. Informasi seperti spesifikasi teknis, bahan penyusun, ukuran, kapasitas, fungsi, dan cara penggunaan dapat membantu proses analisis.
Di sinilah jasa kajian HS Code memiliki peran praktis. Konsultan dapat memeriksa informasi teknis barang lalu membandingkannya dengan struktur BTKI. Hasil kajian kemudian dapat menjadi dasar yang lebih terarah sebelum perusahaan menggunakan kode tersebut dalam dokumen perdagangan.
Perubahan Regulasi Membuat Review HS Code Semakin Relevan
Pemerintah menetapkan sistem klasifikasi barang melalui PMK 26/PMK.010/2022. Dalam perkembangannya, aturan tersebut mengalami perubahan melalui PMK 10 Tahun 2024 dan PMK 62 Tahun 2025. Pemerintah kemudian menerbitkan PMK 50 Tahun 2026 sebagai perubahan ketiga.
Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan regulasi. Perusahaan tidak sebaiknya menganggap kode yang pernah digunakan akan selalu sesuai untuk setiap transaksi berikutnya.
Dari sisi dasar hukum kepabeanan, perusahaan juga perlu memahami UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang tersebut menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan kepabeanan di Indonesia.
Bagi importir, klasifikasi barang dapat berkaitan dengan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sementara itu, eksportir juga perlu memperhatikan klasifikasi karena kode barang dapat berkaitan dengan kebijakan serta pengawasan perdagangan.
Bagaimana Konsultan Mengkaji HS Code?
Kajian biasanya dimulai dengan mengumpulkan informasi produk. Perusahaan dapat memberikan katalog, foto, spesifikasi teknis, datasheet, komposisi, fungsi, dan informasi penggunaan barang.
Setelah itu, konsultan memeriksa karakteristik produk secara lebih rinci. Tim membandingkan data tersebut dengan uraian barang dan struktur BTKI. Jika terdapat beberapa alternatif klasifikasi, tim dapat membandingkan setiap kemungkinan berdasarkan ketentuan klasifikasi yang relevan.
Pendekatan ini berbeda dari sekadar mencari nama barang melalui mesin pencarian. Istilah dagang dapat memiliki cakupan yang luas. Karakter fisik, komposisi, fungsi, dan penggunaan barang justru dapat memberikan informasi yang lebih relevan dalam menentukan klasifikasi.
Kajian Akhmad Firdiansyah dalam Jurnal Perspektif Bea dan Cukai PKN STAN membahas penetapan tarif kepabeanan dan kaitannya dengan klasifikasi barang berdasarkan BTKI. Penelitian tersebut juga membahas identifikasi risiko dalam penetapan tarif pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Dalam penelitian tersebut, identifikasi risiko menjadi bagian dari upaya memetakan dan memitigasi risiko. Kajian itu mencakup risiko fiskal, kebijakan, kepatuhan, fraud, legal, operasional, dan reputasi.
Temuan tersebut memberikan konteks bahwa kajian HS Code bukan sekadar kegiatan mencari angka tarif. Perusahaan juga membutuhkan dasar analisis dan dokumentasi yang dapat menjelaskan alasan di balik klasifikasi yang dipilih.
Ketika Perbedaan Klasifikasi Berujung pada Sengketa
Perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi barang dapat muncul dalam proses kepabeanan. Hal tersebut juga menjadi objek penelitian akademik.
Dalam penelitian Rizka Nugrahaeni dan Christine Tjen mengenai sengketa tarif di Indonesia, peneliti membahas perbedaan persepsi terhadap Harmonized System dalam perkara klasifikasi tarif. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta hakim Pengadilan Pajak.
Konteks tersebut menunjukkan mengapa informasi teknis barang memiliki nilai penting. Perusahaan yang menyimpan dokumen produk secara lengkap akan lebih mudah menjelaskan dasar klasifikasi ketika membutuhkan verifikasi.
Untuk perusahaan dengan transaksi rutin, hasil kajian juga dapat membantu membangun basis data internal. Tim dapat menggunakan hasil analisis sebagai referensi ketika menemukan barang dengan karakteristik yang sama, sambil tetap mengecek ketentuan terbaru.
Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Kajian HS Code?
Produk baru menjadi salah satu momentum yang tepat untuk melakukan kajian. Perusahaan juga sebaiknya melakukan review ketika mengubah bahan, fungsi, spesifikasi, desain, atau teknologi produk.
Kode dari pemasok luar negeri juga perlu diperiksa. Perusahaan sebaiknya tidak langsung menggunakan kode tersebut tanpa mencocokkannya dengan sistem klasifikasi Indonesia. BTKI yang dikelola DJBC menjadi referensi klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia.
Perubahan regulasi menjadi alasan lain untuk melakukan pemeriksaan. PMK 50 Tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus memperbarui sistem klasifikasi dan pembebanan tarif.
Perusahaan juga perlu membedakan klasifikasi barang dengan asal barang. PMK 7/PMK.04/2022 tentang tata cara pengajuan dan penetapan keasalan barang mengatur penetapan negara asal barang sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. Ketentuan tersebut berkaitan dengan rules of origin dan memiliki fungsi yang berbeda dari penentuan HS Code.
Dengan memahami perbedaan tersebut, tim perdagangan, keuangan, pajak, dan kepabeanan dapat mengelola informasi barang secara lebih terstruktur. Perusahaan pun tidak harus menunggu munculnya masalah untuk melakukan review.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan kajian HS Code?
Kajian HS Code merupakan proses analisis untuk menentukan klasifikasi barang berdasarkan karakteristik produk dan ketentuan kepabeanan yang berlaku di Indonesia.
Siapa yang membutuhkan jasa kajian HS Code?
Importir dan eksportir dapat membutuhkan layanan ini, terutama ketika perusahaan menangani produk baru atau barang dengan karakteristik teknis yang kompleks.
Dokumen apa yang perlu disiapkan?
Perusahaan dapat menyiapkan katalog, foto, spesifikasi teknis, komposisi, datasheet, fungsi, serta informasi penggunaan barang.
Apakah HS Code dari pemasok luar negeri bisa langsung digunakan?
Perusahaan sebaiknya melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kode dari pemasok perlu dicocokkan dengan BTKI dan ketentuan klasifikasi yang berlaku di Indonesia.
Kapan waktu yang tepat untuk melakukan review?
Perusahaan dapat melakukan review sebelum transaksi baru. Pemeriksaan juga relevan ketika terjadi perubahan produk, spesifikasi, bahan, fungsi, pemasok, atau regulasi.
Kesimpulan
Kajian HS Code membantu importir dan eksportir menentukan klasifikasi barang dengan mempertimbangkan karakter produk dan ketentuan yang berlaku. Prosesnya tidak sekadar mencari kode yang paling mirip dengan nama barang.
Perusahaan perlu memeriksa informasi teknis, memahami struktur BTKI, dan mengikuti perubahan regulasi. Penerbitan PMK 50 Tahun 2026 juga membuat pemantauan terhadap ketentuan klasifikasi tetap relevan bagi pelaku perdagangan internasional.
Ketika barang memiliki karakteristik kompleks, pemasok memberikan kode yang berbeda, atau terjadi perubahan regulasi, review dapat membantu perusahaan memahami risiko sejak awal. Dengan pendekatan tersebut, klasifikasi dapat menjadi bagian dari manajemen risiko perdagangan, bukan sekadar pekerjaan administratif.
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk membahas kebutuhan klasifikasi barang berdasarkan karakteristik, dokumen, dan kegiatan impor perusahaan.
