Kegiatan impor tidak berhenti ketika perusahaan memiliki NIB dan menemukan pemasok dari luar negeri. Importir juga perlu memastikan kesesuaian barang, klasifikasi HS, perizinan, dokumen kepabeanan, kewajiban pajak, serta ketentuan teknis yang berlaku. Kompleksitas tersebut membuat konsultan impor memiliki peran penting, terutama ketika perusahaan ingin mengurangi kesalahan administratif dan menjaga kepatuhan sejak sebelum barang dikirim. Di […]

Banyak perusahaan menganggap NIB sudah cukup untuk mulai melakukan impor. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak bisa diterapkan pada semua transaksi. NIB memang menjadi bagian penting dari legalitas importir, bahkan aturan saat ini menghubungkan NIB dengan API dan Akses Kepabeanan. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa jenis barang, persyaratan teknis, dokumen impor, serta kewajiban

Bagi perusahaan yang baru memulai bisnis impor, istilah NIK kepabeanan sering menimbulkan pertanyaan. Apakah perusahaan harus mengajukan NIK secara terpisah? Dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Lalu, apakah NIB saja sudah cukup untuk memasukkan barang dari luar negeri? Jawabannya kini lebih sederhana. Importir menggunakan NIB sebagai bagian penting dalam akses kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan

Bagi perusahaan yang aktif melakukan impor, ekspor, atau menggunakan fasilitas kepabeanan, jasa audit kepabeanan profesional dapat membantu mengidentifikasi risiko sebelum berkembang menjadi masalah. Pemeriksaan tidak hanya melihat dokumen impor. Auditor dapat menilai pembukuan, catatan, data elektronik, transaksi, dan persediaan yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan. Karena itu, perusahaan perlu memastikan seluruh data memiliki dasar yang jelas

Pemeriksaan kepabeanan merupakan bagian penting dalam proses impor di Indonesia. Pemeriksaan ini membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa pemberitahuan impor, dokumen, dan barang sesuai dengan ketentuan. Bagi perusahaan, memahami proses ini penting untuk menghindari kesalahan data, keterlambatan pengeluaran barang, dan risiko kewajiban tambahan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan kepabeanan mencakup penelitian dokumen dan

Audit kepabeanan menjadi bagian penting dalam pengawasan kegiatan impor dan ekspor di Indonesia. Perusahaan tidak cukup hanya memastikan barang masuk melalui prosedur yang benar. Mereka juga perlu memastikan data transaksi, dokumen, nilai pabean, klasifikasi barang, serta pembukuan menunjukkan informasi yang konsisten. Temuan audit kepabeanan sering muncul ketika data tersebut tidak selaras. Karena itu, perusahaan perlu

Menteri Keuangan merilis aturan baru tentang tata cara penunjukan kuasa perpajakan. Kebijakan ini menegaskan kriteria pihak yang berhak mengurus kewajiban fiskal perusahaan secara sah. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus memahami aturan terbaru ini agar terhindar dari sanksi administrasi. Pemerintah menetapkan PMK 55/2026 untuk menata kembali kualifikasi kuasa hukum dan perwakilan wajib pajak. Peraturan

Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE) memberikan kemudahan bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku untuk kegiatan produksi berorientasi ekspor. Fasilitas ini dapat membantu perusahaan mengelola biaya produksi dengan lebih efisien. Selain itu, KITE mendukung industri nasional dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional. Perusahaan manufaktur sering membutuhkan bahan baku, bahan penolong, atau barang modal dari luar