Perusahaan yang ingin melakukan impor perlu menyiapkan legalitas sebelum membeli barang dari pemasok luar negeri. Jasa pengurusan API untuk kegiatan impor membantu perusahaan memahami proses tersebut secara lebih terarah, mulai dari pemeriksaan NIB, status API, akses kepabeanan, ketentuan barang, hingga kewajiban perpajakan. Persiapan sejak awal membuat perusahaan dapat menjalankan kegiatan impor dengan administrasi yang lebih tertib.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, perusahaan tidak mengurus API sebagai dokumen yang berdiri sendiri. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mengatur kewajiban importir memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Pemerintah kemudian memperbarui ketentuan tersebut melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2025 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2026. JDIH Kementerian Perdagangan mencatat Permendag 18/2026 berstatus berlaku sejak 4 Juni 2026.
Apa Itu API dan Mengapa Penting bagi Importir?
API atau Angka Pengenal Importir berfungsi sebagai tanda pengenal bagi importir. Dalam mekanisme terbaru, perusahaan menggunakan NIB yang berlaku sebagai API untuk mendukung kegiatan impor sesuai ketentuan perdagangan.
Permendag 16/2025 menjelaskan bahwa NIB merupakan bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha sekaligus identitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Peraturan yang sama juga mendefinisikan API sebagai tanda pengenal bagi importir. Regulasi tersebut mengatur proses perizinan impor melalui sistem OSS dan INATRADE.
Karena itu, perusahaan perlu melihat pengurusan API sebagai bagian dari kesiapan legalitas impor secara keseluruhan. Data perusahaan pada OSS, administrasi perpajakan, dan kepabeanan perlu menunjukkan informasi yang konsisten.
Mengapa Perusahaan Memilih Jasa Pengurusan API?
Pengurusan legalitas impor membutuhkan ketelitian karena perusahaan berhubungan dengan beberapa sistem dan ketentuan sekaligus. Kesalahan data pada tahap awal dapat membuat perusahaan harus melakukan perbaikan sebelum transaksi berjalan.
Menurut panduan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, importir dengan NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan diperlakukan telah melakukan registrasi kepabeanan. DJBC juga menjelaskan bahwa data registrasi kepabeanan terintegrasi dengan data NIB pada OSS dan data NPWP pada Direktorat Jenderal Pajak.
Kondisi tersebut membuat pemeriksaan data menjadi penting. Jasa pengurusan API dapat membantu perusahaan memeriksa kesiapan administrasi, mengidentifikasi dokumen yang perlu diperbaiki, dan memahami tahapan yang harus dilakukan sebelum impor.
Bagaimana Proses Pengurusan API untuk Kegiatan Impor?
Proses dapat dimulai dengan memeriksa legalitas perusahaan. Konsultan biasanya perlu melihat NIB, kegiatan usaha, data perpajakan, serta rencana kegiatan impor perusahaan.
Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan NIB mendukung kegiatan impor dan berlaku sebagai API sesuai ketentuan yang relevan. Setelah itu, perusahaan perlu memperhatikan akses kepabeanan.
DJBC menjelaskan bahwa importir yang memiliki NIB dengan fungsi sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan dapat diperlakukan telah memenuhi registrasi kepabeanan. Selain itu, DJBC meminta pengguna jasa memastikan data NIB pada OSS dan data NPWP selalu diperbarui ketika terjadi perubahan. Layanan registrasi kepabeanan sendiri tidak dipungut biaya.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya perlu mengejar penyelesaian dokumen. Perusahaan juga perlu memastikan setiap data yang digunakan benar dan sesuai dengan kondisi usaha.
Jenis Barang Menentukan Persyaratan Impor
Legalitas importir tidak otomatis membuat semua jenis barang dapat masuk tanpa persyaratan tambahan. Pemerintah dapat menetapkan ketentuan berbeda berdasarkan karakteristik dan jenis barang.
Karena itu, perusahaan perlu mengetahui HS Code, uraian barang, negara asal, serta ketentuan larangan dan pembatasan sebelum melakukan pembelian. Pemeriksaan tersebut membantu perusahaan mengetahui apakah barang membutuhkan perizinan impor atau dokumen tambahan.
Permendag 16/2025 mengatur kebijakan dan pengaturan impor secara menyeluruh. Peraturan tersebut juga menggantikan Permendag 36/2023 beserta perubahan sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah mengubah Permendag 16/2025 melalui Permendag 37/2025 dan Permendag 18/2026.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan prosedur lama tanpa melakukan pengecekan ulang. Perubahan regulasi dapat memengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk transaksi tertentu.
API Berkaitan dengan Kepabeanan dan Perpajakan
Kegiatan impor juga berhubungan langsung dengan administrasi kepabeanan. DJBC mencantumkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai salah satu dasar hukum registrasi kepabeanan. DJBC juga mencantumkan PMK Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan.
Dari sisi perpajakan, perusahaan juga perlu memperhitungkan PPh Pasal 22 atas impor. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pemungutan PPh Pasal 22 atas impor menggunakan nilai impor sebagai dasar penghitungan. PMK Nomor 51 Tahun 2025 juga mengatur pemungutan PPh Pasal 22 terkait kegiatan impor dan kegiatan usaha tertentu.
Karena itu, perusahaan sebaiknya menghitung aspek perpajakan bersamaan dengan persiapan dokumen impor. Cara tersebut membantu manajemen memperkirakan biaya dan menjaga pencatatan transaksi tetap konsisten.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Jasa Pengurusan API?
Waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan adalah sebelum perusahaan melakukan transaksi impor pertama. Dengan langkah tersebut, perusahaan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki data dan menyiapkan persyaratan tambahan.
Kebutuhan ini juga berlaku bagi perusahaan yang sudah pernah melakukan impor. Perusahaan dapat melakukan review ketika membuka jenis barang baru, mengubah kegiatan usaha, atau menghadapi perubahan ketentuan perdagangan.
Bagi perusahaan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan wilayah lainnya, proses administrasi tetap mengikuti sistem pemerintah yang berlaku secara nasional. Sementara itu, konsultan dapat membantu perusahaan memahami persyaratan dan menyiapkan administrasi dari tahap awal.
Apa Saja yang Diperiksa Konsultan?
Jasa pengurusan API tidak seharusnya hanya berfokus pada pengisian data. Pendampingan yang baik juga perlu melihat hubungan antara legalitas usaha dan rencana transaksi perusahaan.
Konsultan dapat membantu memeriksa NIB, kegiatan usaha, status API, akses kepabeanan, jenis barang, HS Code, serta aspek perpajakan yang berkaitan dengan impor. Setelah pemeriksaan selesai, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai dokumen yang sudah siap dan bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi administrasi yang sebenarnya. Konsultan juga dapat membantu perusahaan memahami perubahan regulasi tanpa mengambil alih tanggung jawab perusahaan atas kebenaran data dan transaksi.
Perubahan Regulasi Membuat Pemeriksaan Berkala Semakin Penting
Perubahan Permendag 16/2025 menunjukkan bahwa kebijakan impor terus berkembang. Permendag 18/2026 menjadi perubahan kedua terhadap aturan tersebut dan saat ini tercatat berstatus berlaku di JDIH Kementerian Perdagangan.
Perubahan seperti ini membuat perusahaan perlu memperbarui referensi sebelum menjalankan transaksi baru. Informasi dari dokumen internal atau artikel lama belum tentu sesuai dengan ketentuan terbaru.
Karena itu, review legalitas secara berkala dapat membantu perusahaan mengidentifikasi perubahan yang berpotensi memengaruhi kegiatan impor. Langkah tersebut juga memberi kesempatan kepada manajemen untuk menyesuaikan dokumen sebelum transaksi berlangsung.
Baca Juga : izin importir
FAQ Jasa Pengurusan API untuk Kegiatan Impor
Apakah API masih diperlukan?
Ya. Permendag 16/2025 mengatur bahwa importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Mekanisme tersebut terintegrasi dalam NIB.
Apakah perusahaan perlu mengurus akses kepabeanan?
Importir dengan NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan dapat diperlakukan telah memenuhi registrasi kepabeanan sesuai penjelasan DJBC.
Apakah semua barang membutuhkan izin tambahan?
Tidak selalu. Persyaratan bergantung pada jenis barang dan ketentuan perdagangan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa HS Code dan ketentuan barang sebelum melakukan impor.
Apakah impor memiliki kewajiban pajak?
Kegiatan impor dapat menimbulkan PPh Pasal 22 dan kewajiban lain sesuai jenis barang serta transaksi. DJP menjelaskan bahwa nilai impor menjadi salah satu dasar penghitungan PPh Pasal 22 atas impor.
Apakah perusahaan perlu menggunakan konsultan?
Perusahaan dapat mengurus administrasinya sendiri. Namun, pendampingan konsultan dapat membantu ketika perusahaan membutuhkan pemeriksaan dokumen, memahami perubahan regulasi, atau ingin melakukan review sebelum transaksi.
Kesimpulan
Jasa pengurusan API untuk kegiatan impor membantu perusahaan memahami dan menata legalitas sebelum menjalankan transaksi dengan pemasok luar negeri. Perusahaan perlu memperhatikan NIB yang berlaku sebagai API, akses kepabeanan, ketentuan barang, serta kewajiban perpajakan secara terpadu.
Perubahan regulasi pada 2025 dan 2026 juga menunjukkan pentingnya menggunakan informasi yang mutakhir. Dengan melakukan pemeriksaan sejak tahap perencanaan, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dokumen lebih awal dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk membantu melakukan pemeriksaan awal terhadap NIB, API, akses kepabeanan, dokumen impor, dan aspek perpajakan perusahaan.
