Bagi perusahaan yang baru memulai kegiatan impor, urusan kepabeanan sering terasa rumit bahkan sebelum barang dikirim dari negara asal. Perusahaan mungkin sudah memiliki pemasok, invoice, dan jadwal pengiriman, tetapi belum memastikan apakah NIB sudah memiliki Akses Kepabeanan, data NPWP sudah sesuai, atau barang yang akan masuk memerlukan izin tambahan.
Di sinilah jasa registrasi kepabeanan dapat membantu. Namun, importir perlu memahami perbedaannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak mengenakan biaya untuk layanan registrasi kepabeanan. Jasa dari pihak swasta merupakan pendampingan profesional, bukan biaya untuk membeli akses resmi dari Bea dan Cukai. DJBC juga menjelaskan bahwa importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan telah memenuhi mekanisme registrasi kepabeanan.
Karena itu, pendampingan paling berguna ketika perusahaan ingin memastikan administrasi, perpajakan, dan dokumen impor sudah siap sebelum transaksi pertama berjalan.
Mengapa Importir Baru Perlu Memeriksa Registrasi Kepabeanan?
Registrasi kepabeanan memberikan akses kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pabean. Berdasarkan penjelasan resmi DJBC, registrasi tersebut menjadi bagian dari proses mendapatkan Akses Kepabeanan dan pendataan pengguna jasa. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta PMK Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan.
Perusahaan kini tidak perlu memandang NIK sebagai nomor yang selalu harus diajukan secara terpisah. Importir perlu memastikan NIB memiliki fungsi Akses Kepabeanan dan data perusahaan tetap valid. DJBC juga meminta pengguna jasa memperbarui data NIB pada OSS dan data NPWP pada DJP ketika terjadi perubahan.
Bagi importir baru, pemeriksaan ini penting karena kesalahan data dapat muncul ketika transaksi sudah berjalan. Nama badan usaha, alamat, NPWP, atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dapat menimbulkan pekerjaan tambahan ketika perusahaan mulai menjalankan proses impor.
Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Impor Pertama?
Perusahaan dapat memulai dengan memeriksa NIB dan memastikan Akses Kepabeanan sudah tersedia. Setelah itu, cocokkan data NIB dengan NPWP dan pastikan administrasi perpajakan perusahaan berjalan dengan baik.
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memperkuat penyelenggaraan perizinan melalui sistem OSS. Regulasi tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Langkah berikutnya menyangkut barang. Importir perlu mengetahui jenis barang, klasifikasi, persyaratan teknis, serta kemungkinan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan juga perlu menyiapkan dokumen perdagangan seperti invoice, packing list, dan bill of lading atau airway bill. DJBC mencantumkan dokumen tersebut dalam informasi resmi mengenai proses impor.
Dengan pemeriksaan sejak awal, perusahaan dapat menemukan persoalan sebelum barang meninggalkan negara asal.
Bagaimana Jasa Registrasi Kepabeanan Membantu Perusahaan?
Pendampingan profesional biasanya dimulai dengan pemeriksaan kondisi perusahaan. Konsultan meminta data NIB, NPWP, kegiatan usaha, serta informasi mengenai barang yang akan diimpor. Setelah itu, tim mencocokkan data dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan.
Jika perusahaan menemukan kendala akses atau ketidaksesuaian data, pendamping dapat membantu menelusuri sumber masalah dan mengarahkan perusahaan menggunakan kanal resmi OSS atau DJBC.
Perusahaan juga perlu memahami perbedaan antara konsultan dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). JDIH Kementerian Keuangan mendefinisikan PPJK sebagai badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir.
Jadi, jika perusahaan hanya membutuhkan pemeriksaan administrasi dan perpajakan, kebutuhan jasanya berbeda dengan perusahaan yang ingin memberikan kuasa pengurusan kewajiban pabean kepada PPJK.
Mengapa Aspek Pajak Tidak Boleh Dipisahkan?
Impor tidak berhenti pada urusan barang masuk. Transaksi tersebut juga dapat menimbulkan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, PPh Pasal 22 dapat terutang atas impor barang. DJP juga menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya memeriksa NIB. Tim internal juga perlu memahami hubungan antara nilai transaksi, dokumen perdagangan, bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan pencatatan pajak.
Menurut kajian Syaifullah dan Ramdany dalam Jurnal Akuntansi, penelitian terhadap 157 perusahaan ekspor-impor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan tingkat kepatuhan kepabeanan dalam kategori moderat. Temuan tersebut memberi gambaran bahwa kepatuhan kepabeanan perlu menjadi bagian dari pengendalian bisnis, bukan sekadar pekerjaan administratif.
Kapan Importir Sebaiknya Menggunakan Jasa Pendampingan?
Waktu paling tepat untuk meminta pendampingan adalah sebelum transaksi impor pertama. Perusahaan masih memiliki waktu untuk memperbaiki data, memeriksa dokumen, dan memahami kewajiban tanpa tekanan jadwal kedatangan barang.
Pendampingan juga relevan ketika perusahaan mengubah alamat, menambah kegiatan usaha, mengganti jenis barang, menghadapi masalah dokumen, atau ingin melakukan review terhadap proses impor yang sudah berjalan.
Penelitian Handayani dan Susanto mengenai implementasi audit kepabeanan di DJBC Rawamangun pada 2022-2023 menunjukkan bahwa kebijakan audit memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan importir. Penelitian tersebut juga mencatat tantangan berupa kompleksitas regulasi dan keterbatasan sumber daya.
Dalam aspek perpajakan, perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan terbaru. PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak berlaku sejak 24 Agustus 2026 dan mencabut PMK 111/PMK.03/2014 serta PMK 175/PMK.01/2022.
Baca Juga : pengurusan NIK kepabeanan
FAQ Jasa Registrasi Kepabeanan
Apakah registrasi kepabeanan untuk importir berbayar?
Tidak. DJBC menyatakan layanan registrasi kepabeanan tidak dipungut biaya. Biaya kepada konsultan merupakan imbalan atas jasa pendampingan profesional.
Apakah importir baru masih harus mengurus NIK secara terpisah?
Untuk importir, DJBC menjelaskan bahwa NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan memenuhi mekanisme registrasi kepabeanan.
Apa yang harus diperiksa sebelum impor pertama?
Perusahaan sebaiknya memeriksa NIB, Akses Kepabeanan, NPWP, kegiatan usaha, jenis barang, persyaratan teknis, dan dokumen perdagangan.
Apakah konsultan dapat menjamin barang pasti keluar dari pelabuhan?
Tidak. Konsultan dapat membantu menyiapkan administrasi dan mengurangi risiko, tetapi keputusan kepabeanan tetap berada pada otoritas yang berwenang.
Apa bedanya konsultan dengan PPJK?
PPJK mengurus pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan kuasa dari importir. Konsultan pajak memiliki ruang lingkup berbeda, terutama pada aspek perpajakan dan kepatuhan pajak.
Kesimpulan
Jasa registrasi kepabeanan untuk importir baru sebaiknya dipahami sebagai layanan pendampingan, bukan biaya untuk mendapatkan akses dari Bea dan Cukai. NIB memang menjadi bagian utama dalam mekanisme registrasi importir, tetapi perusahaan tetap perlu menjaga konsistensi data, memahami karakter barang, menyiapkan dokumen, dan menghitung konsekuensi perpajakannya.
Importir baru akan lebih siap menghadapi transaksi pertama ketika perusahaan melakukan pemeriksaan sebelum barang berangkat. Langkah tersebut memberi ruang untuk memperbaiki masalah saat solusinya masih sederhana.
Bagi perusahaan yang belum memiliki tim khusus untuk menangani pajak dan kepabeanan, review awal dari tenaga profesional dapat membantu memetakan kebutuhan dan risiko secara lebih terarah.
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk menilai kesiapan administrasi, perpajakan, dan kepabeanan perusahaan sebelum transaksi impor berjalan.
