Perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis melalui impor perlu menyiapkan lebih dari sekadar pemasok luar negeri dan anggaran pembelian. Setiap barang yang masuk ke Indonesia membawa konsekuensi administratif, kepabeanan, perdagangan, dan perpajakan. Karena itu, jasa perizinan impor untuk perusahaan dapat membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas sejak sebelum transaksi berlangsung. Langkah ini penting karena aturan impor terus mengalami penyesuaian. Saat ini, Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2025 serta Permendag Nomor 18 Tahun 2026.
Mengapa Perusahaan Perlu Menyiapkan Perizinan Impor Sejak Awal?
Banyak perusahaan baru memikirkan dokumen ketika barang sudah berada dalam perjalanan. Padahal, keputusan mengenai jenis barang, kode HS, pemasok, dan jalur pengiriman dapat berkaitan dengan persyaratan impor. Jika perusahaan menunda pemeriksaan sampai barang tiba, tim internal bisa menghadapi pekerjaan tambahan ketika menemukan dokumen atau persyaratan yang belum sesuai.
Karena itu, perusahaan sebaiknya memulai proses dari pemeriksaan legalitas usaha. Tim dapat mencocokkan data NIB, kegiatan usaha, jenis barang, dan kebutuhan impor. Pemeriksaan awal tersebut membantu perusahaan membuat keputusan pembelian dengan informasi yang lebih lengkap.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa importir yang memiliki NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan memenuhi mekanisme registrasi kepabeanan. DJBC juga menghubungkan data kepabeanan dengan NIB pada OSS dan NPWP pada DJP. Perusahaan perlu menjaga kedua data tersebut tetap akurat dan terbaru.
Apa yang Dikerjakan Jasa Perizinan Impor?
Jasa perizinan impor tidak sekadar membantu perusahaan mengurus dokumen. Konsultan dapat memulai pekerjaan dengan memeriksa profil perusahaan, kegiatan usaha, jenis barang, serta rencana transaksi.
Setelah itu, konsultan membantu perusahaan memetakan dokumen dan persyaratan yang relevan. Pemeriksaan dapat mencakup NIB, status importir, akses kepabeanan, klasifikasi barang, serta dokumen teknis apabila regulasi mensyaratkannya.
Pendekatan seperti ini membuat perusahaan memiliki gambaran sebelum melakukan pemesanan dari pemasok luar negeri. Perusahaan juga dapat menghitung kebutuhan administrasi dan memperkirakan komponen biaya impor dengan lebih terencana.
Dengan kata lain, layanan profesional bekerja sebagai pendamping proses. Perusahaan tetap mengambil keputusan bisnis, sedangkan konsultan membantu menerjemahkan ketentuan menjadi langkah administratif yang lebih mudah dipahami.
Jenis Barang Menentukan Persyaratan yang Harus Disiapkan
Perusahaan tidak dapat menggunakan satu pola perizinan untuk seluruh barang impor. Pemerintah dapat menetapkan ketentuan khusus berdasarkan karakteristik dan jenis komoditas.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa HS Code secara cermat. Klasifikasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi ketentuan tarif dan persyaratan perdagangan yang berkaitan dengan barang. Untuk komoditas tertentu, perusahaan juga mungkin perlu memperhatikan persetujuan atau dokumen teknis dari kementerian dan lembaga terkait.
Permendag Nomor 16 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar penting dalam membaca kebijakan impor. JDIH Kementerian Perdagangan mencatat bahwa aturan tersebut berlaku sejak 2025 dan kemudian mengalami perubahan pada 2025 serta 2026. Perubahan terbaru melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 3 Juni 2026 dan diundangkan pada 4 Juni 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu memeriksa aturan berdasarkan waktu transaksi, bukan hanya mengandalkan dokumen lama.
Bagaimana Perizinan Impor Terhubung dengan Kepabeanan?
Setelah perusahaan menyiapkan legalitas perdagangan, perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban kepabeanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan kepabeanan.
Dalam praktiknya, importir berhubungan dengan sistem dan prosedur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika barang memasuki wilayah Indonesia. DJBC menjelaskan bahwa registrasi kepabeanan bertujuan memberikan Akses Kepabeanan sekaligus mendukung pendataan pengguna jasa. Untuk importir dan eksportir, DJBC menggunakan NIB yang berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan dalam mekanisme registrasi tersebut.
Perusahaan juga perlu memperbarui data ketika terjadi perubahan. DJBC menyebutkan bahwa data registrasi kepabeanan terintegrasi dengan data NIB pada OSS dan NPWP pada DJP. Artinya, perubahan data perusahaan perlu mendapat perhatian lintas sistem.
Mengapa Pajak Impor Perlu Masuk dalam Perencanaan?
Perusahaan sering menghitung harga barang dari nilai pembelian dan ongkos pengiriman. Padahal, kegiatan impor juga dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang memengaruhi arus kas.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, PPh Pasal 22 dapat berlaku atas kegiatan impor. DJP menjelaskan bahwa nilai impor menjadi salah satu dasar penghitungan dan mencakup Cost, Insurance and Freight atau CIF ditambah Bea Masuk serta pungutan lain sesuai ketentuan kepabeanan.
Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 mengenai pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. PMK tersebut ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan memuat ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 untuk berbagai transaksi yang tercakup dalam peraturan.
Karena ketentuan dapat berbeda menurut jenis transaksi dan barang, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan satu tarif untuk seluruh kegiatan impor. Konsultan dapat membantu melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen transaksi yang sebenarnya.
Apa Kata Kajian Ilmiah tentang Kepatuhan Importir?
Kajian Syaifullah dan Ramdany dalam Jurnal Akuntansi meneliti 157 perusahaan ekspor-impor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2017. Penelitian tersebut menemukan tingkat kepatuhan kepabeanan dalam kategori moderat. Karena penelitian memakai data historis dan populasi tertentu, hasilnya tidak dapat langsung mewakili seluruh importir pada kondisi 2026. Namun, kajian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya perhatian perusahaan terhadap kepatuhan kepabeanan.
Kajian yang lebih baru dari Handayani dan Susanto pada Jurnal Ilmu Administrasi Publik juga membahas audit kepabeanan di DJBC Rawamangun pada 2022 sampai 2023. Peneliti menyoroti kompleksitas regulasi dan pentingnya koordinasi serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan importir.
Temuan tersebut memperkuat alasan perusahaan perlu membangun pemeriksaan internal yang konsisten, terutama ketika kegiatan impor semakin sering.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Jasa Perizinan Impor?
Perusahaan dapat mempertimbangkan jasa perizinan impor ketika baru memulai kegiatan impor, menambah jenis barang, mengganti pemasok luar negeri, atau menghadapi perubahan regulasi. Layanan juga dapat membantu ketika perusahaan memiliki tim internal, tetapi belum memiliki personel yang memahami hubungan antara OSS, perdagangan, kepabeanan, dan pajak.
Konsultan biasanya memulai pekerjaan dengan memahami kebutuhan perusahaan. Setelah itu, konsultan memeriksa dokumen, mengidentifikasi persyaratan, menjelaskan risiko administratif, dan membantu perusahaan menyiapkan langkah yang sesuai.
Dengan proses tersebut, perusahaan tidak perlu mempelajari seluruh regulasi dari awal. Tim internal dapat memperoleh penjelasan yang lebih praktis berdasarkan transaksi yang benar-benar akan mereka jalankan.
Baca Juga : pengurusan API
FAQ Jasa Perizinan Impor untuk Perusahaan
Apakah perusahaan masih membutuhkan API untuk kegiatan impor?
NIB dapat berlaku sebagai API dan Akses Kepabeanan sesuai mekanisme yang dijelaskan DJBC. Perusahaan perlu memastikan data NIB sesuai dengan kegiatan usaha dan kebutuhan impornya.
Apakah semua barang memiliki persyaratan impor yang sama?
Tidak. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis dan karakteristik barang. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa klasifikasi serta aturan yang berlaku sebelum melakukan transaksi.
Apakah jasa perizinan impor sama dengan jasa kepabeanan?
Tidak selalu. Jasa perizinan impor berfokus pada legalitas dan persyaratan perdagangan, sedangkan kepabeanan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pabean ketika barang masuk ke Indonesia.
Apakah pajak termasuk dalam pemeriksaan jasa perizinan impor?
Perusahaan dapat memasukkan aspek perpajakan dalam ruang lingkup konsultasi. Pemeriksaan dapat mencakup PPh Pasal 22 dan komponen lain yang berkaitan dengan transaksi impor sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Jasa perizinan impor untuk perusahaan membantu bisnis menata legalitas sebelum kegiatan impor berjalan. Perusahaan perlu melihat impor sebagai rangkaian proses yang menghubungkan perizinan usaha, aturan perdagangan, kepabeanan, dan perpajakan.
Perubahan regulasi juga membuat pemeriksaan berkala semakin penting. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat memahami dokumen yang diperlukan, memeriksa persyaratan barang, dan mengurangi risiko kesalahan administratif sebelum transaksi berlangsung.
Pada akhirnya, pendampingan profesional bukan sekadar membantu menyiapkan dokumen. Layanan tersebut membantu perusahaan memahami aturan dan menerapkannya pada kebutuhan bisnis yang nyata.
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk meninjau kebutuhan perizinan impor berdasarkan profil perusahaan, jenis barang, dan rencana transaksi.
