Kebijakan pemerintah terkait pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari kalangan advokat dan konsultan hukum. Dr. Bukhari, dari LBH Qadhi Malikul Adil, mengungkapkan keprihatinannya atas dampak dan relevansi kebijakan ini terhadap kondisi individual pekerja.
DEFINISI KONSULTAN HUKUM
Konsultan hukum, seperti yang dapat didedusikan dari istilahnya, sebagian besar memiliki definisi yang serupa dengan bantuan hukum. Konsultan hukum adalah pekerjaan yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Profesi ini memungkinkan individu untuk menerima saran, panduan, dan pendapat dalam hal-hal hukum yang terkait dengan masalah yang mereka hadapi.
TUJUAN KONSULTAN HUKUM
- Memberikan Nasihat Hukum:
Konsultan hukum bertugas untuk memberikan nasihat yang akurat dan terpercaya terkait dengan masalah hukum yang dihadapi oleh klien mereka.
- Melindungi Kepentingan Klien:
Konsultan hukum berusaha untuk melindungi dan mempertahankan hak serta kepentingan hukum klien mereka dalam berbagai transaksi, kontrak, perselisihan, atau proses hukum lainnya.
- Menyediakan Solusi Hukum:
Mereka bertanggung jawab untuk mencari solusi hukum yang efektif dan meminimalkan risiko hukum bagi klien mereka, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan.
- Pencegahan Masalah Hukum:
Konsultan hukum juga berperan dalam mencegah timbulnya masalah hukum dengan memberikan saran tentang kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku dan strategi pencegahan yang tepat.
MANFAAT KONSULTAN HUKUM
- Nasihat Profesional:
Konsultan hukum memberikan nasihat yang tepat dan berdasarkan pengetahuan mendalam mereka tentang hukum, membantu klien membuat keputusan yang lebih baik secara hukum.
- Perlindungan Hukum:
Mereka melindungi kepentingan hukum klien dalam berbagai transaksi, kontrak, dan perselisihan hukum, meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul.
- Penyelesaian Masalah:
membantu menyelesaikan masalah hukum melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan, mencari solusi yang optimal untuk klien.
- Pencegahan Masalah Hukum:
Dengan memberikan saran tentang kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, konsultan hukum membantu mencegah timbulnya masalah hukum yang dapat merugikan klien.
Baca Juga: Konsultan IT & Multimedia: Solusi Adaptif untuk Tantangan Bisnis Modern
PENJELASAN
Kritik Terhadap Pemotongan Gaji Secara Seragam
Dr. Bukhari menyoroti bahwa kebijakan ini mengharuskan semua pekerja, termasuk yang bekerja di sektor publik maupun swasta, untuk berpartisipasi dalam Tapera tanpa memperhatikan kebutuhan individu. Beliau menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya memberikan opsi kepada pekerja untuk mengelola keuangan pribadi mereka sendiri, khususnya terkait kepemilikan rumah. Menurutnya, pendekatan yang lebih fleksibel seperti ini akan lebih menghormati kebutuhan dan situasi unik setiap pekerja.
DAMPAK EKONOMI DAN FINANSIAL
Dari perspektif ekonomi, pemotongan gaji untuk Tapera dapat menambah beban keuangan pekerja, terutama di masa ekonomi yang belum stabil. Dr. Bukhari menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli pekerja dan memperburuk kondisi ekonomi individu secara keseluruhan. Menurutnya, perubahan ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari.
ASPEK LEGALITAS DAN KEADILAN
Dari sudut pandang hukum, Dr. Bukhari menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mencampuri kebebasan individu dalam mengatur keuangan pribadi. Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mencari pendekatan yang lebih fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerja.
Tolong ubah kata katanya dan kalimatnya
KESIMPULAN
Kritik yang dilontarkan oleh Dr. Bukhari terhadap kebijakan Tapera menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari pemotongan gaji yang diterapkan secara universal. LBH Qadhi Malikul Adil mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini demi menjaga keadilan dan kesejahteraan pekerja.
CONTACT US
Hotline: (6221) 86908595/96
Whatsapp: 081802265000 (XL Axiata)
